MAKALAH APLIKASI TEKNOLOGI PENDIDIKAN DALAM PEMERATAAN PENDIDIKAN BAB I PENDAHULUAN

Oleh Unknown

Bagikan :

Tweet

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

 Sejak dicanangnya Repelita (Rancana Penbangunan Lima Tahun) yang dimulai tahun 1974-1999 pandidikan menjadi prioritas disamping ekonomi. Target utama pembangunan pendidikan dimassa ini adalah pendidikan dasar Sembilan tahun, dalam waktu 15 tahun terjadai perbaikan kualitas, akses dan relepansi  pendidikan yang mengarah  penningkatan SDM Indonesia

 Pada awal orde baru hingga awal pelita keVI sector pendidikan mengalami perkembangan yang cukup baik  secara kuantitatif strategi pendidikan nasional yang dicanagkan  pada akhir pelita ke II terdiri dari 4 butir yaitu:1. Peningkatan kualitas pendidikan, 2. Pemertataan Kesempatan memperoleh Pendidiakan 3. Relevansi pendidikan dan 4. Efesiensi pendidikan   (Ali. M, 2009)

Selain pendekatan teori human capital ada dua pendekatan lain yaitu teori fungsionalisme dan teori empirisme. Teori fungsionalisme yang dipelopori oleh Burton Clark (dalam Suharsaputra, 2007), menekankan pada preservation of human resources atau pemeliharaan sumber daya manusia, dimana dalam upaya tersebut perhatian pada perubahan teknologi sangat menonjol sehingga diperlukan pengembangan sistem pendidikan dan pemilihan program-program pendidikan disamping perlunya upaya perluasan pendidikan yang lebih merata dalam konteks interaksi antara lembaga pendidikan dengan lembaga-lembaga lainnya dalam masyarakat termasuk perkembangan teknologi yang terjadi dengan cepat.

 Sementara itu pendekatan teori empirisme (Suharsaputra, 2007) menekankan pada perlunya diagnosis terhadap masalah pemerataan pendidikan dengan mengkombinasikan antara metodologi dan substansi (Methodological empiricism). Menurut pemahaman teori ini terjadinya ketidakmerataan kesempatan pendidikan merupakan hasil dari perselisihan antara kelas-kelas sosial yang berbeda kepentingan, kelas-kelas sosial yang dianggap elit lebih suka mempertahankan status quo, sementara kelas-kelas populis terus berjuang guna mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan.

 Dari ketiga pendekatan tersebut, terlihat adanya perbedaan orientasi dalam melihat masalah pendidikan dimasyarakat, namun satu hal yang cukup menonjol adalah berkaitan dengan pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia yang berimplikasi pada perlunya upaya pemerataan pendidikan baik itu sebagai modal/investasi manusia, sebagai pemeliharaan terhadap sumber daya manusia, maupun sebagai aktivitas yang dialami sehari-hari yang terus menerus beninteraksi dengan lingkungan baik sosiologis, ekonomis, maupun lingkungan teknologis. Semua implikasi ini memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh dari pembuat kebijakan guna menciptakan situasi yang kondusif bagi warga masyarakat berpartisipasi lebih aktif dan bertanggungjawab dalam dimensi pendidikan yang lebih luas.

Pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan telah lama menjadi masalah yang mendapat perhatian, terutama di negara-negara sedang berkembang. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa, seiring juga dengan berkembangnya demokratisasi pendidikan dengan semboyan education for all. Sejak tahun 1984, pemerintah Indonesia secara formal telah mengupayakan pemerataan pendidikan Sekolah Dasar, dilanjutkan dengan wajib belajar pendidikan sembilan tahun mulai tahun 1994. Upaya-upaya ini nampaknya lebih mengacu pada perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan.

Agaknya pelaksanaan wajib belajar negeri ini adalah slogan yang selalu didengung-dengungkan. Padahal, dalam kenyataannya, pelaksanaan wajib belajar dihalang-halangi, karena untuk masuk sekolah dasar pun kini harus membayar mahal sehingga masyarakat miskin tidak mungkin dapat membayarnya. Maka terjadilah hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi apabila semua pihak, terutama guru dan kepala-kepala sekolah, menghayati tujuan wajib belajar itu. Bagi masyarakat dan orangtua yang kaya, anaknya akan dapat bersekolah di sekolah negeri, sedangkan yang miskin akan gagal dan tidak bersekolah

Untuk masuk ke sekolah swasta, masyarakat miskin tidak mungkin mampu membayarnya. Akibatnya, banyak anak bangsa yang tidak akan memperoleh kesempatan memperoleh pendidikan. Sungguh satu hal yang ironis. Sebab, pada negara yang lebih 60 tahun usianya ini, banyak anak bangsanya akan menjadi buta huruf karena dililit kemiskinan dan negeri ini akan terpuruk karena kualitas sumber daya manusianya tidak mampu bersaing dengan Negara–negara yang lain. (Ali,2009)

B.     Rumusan Masalah

Pada makalah ini yang berjudul Aplikasi Teknologi Pendidikan Dalam Pemerataan  Pendidikan, terdapat sebuah permasalahan yaitu :

1.      Bagaimana aplikasi Teknologi Pendidikan dalam   Pemerata  Pendidikan?

2.      Bagaimana Peran dari PLS dalam membantu pemerataan Pendidikan di Masyarakat ?

C.     Tujuan

Tujuan pada makalah ini adalah untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai:

1.      Aplikasi Teknologi Pendidikan dalam  Pemeratan Pendidikan.

2.      Peran dari PLS dalam membantu pemerataan Pendidikan

Tag : MAKALAH