Militer Pada Masa Orde Lama
Pada
28 Juli 1952 parlemen mengadakan serangkaian siding yang membahas
persoalan-persoalan Kementrian Pertahanan dan Angkatan Perang, khususnya
persoalan internal TNI AD. Namun pimpinan TNI AD menganggap bahwa debat
tersebut telah membuka aib TNI AD. Sehingga, para pimpinan TNI AD, terutama
yang berhaluan kanan marah karena menganggap para politisi sipil telah
mencampuri urusan internal TNI AD.
Meskipun
Sukarno berhasil menggagalkan kudeta, namun militer berhasil mendapatkan bargaining position, di arena politik nasional.
Pada tahun 1957, terjadi pemberontakan di beberapa daerah, sehingga peran
militer semakin dibutuhkan, dan sejak saat itu, perannya semakin besar pula di
bidang politik.
Satu-satunya
kelompok sipil yang kritis terhadap militer AD hanyalah Partai Komunis
Indonesia (PKI). Setelah pemberangusan partai-partai politik di awal tahun
1960-an, kekuatan politik nasional hanya terdiri dari tiga, yaitu Sukarno, PKI
dan Militer (AD). Antara PKI dan TNI saling bersaing dan melakukan “maneuver”
untuk menarik perhatian Sukarno. Sejak tahun 1963, peristiwa demi peristiwa
telah mempengaruhi dinamikan hubungan segitiga kekuasaan n tersebut. Sebagai
missal, pergantian KSAD dari Nasution kepada Ahmad Yani pada Juni 1962,
pencabutan Undang-undang Keadaan Bahaya (SOB) pada November 1962, dianggap
telah menguntungkan PKI. Perihal diangkatnya Yani tersebut dianggap sebagai
kemunduran serius bagi kelompok Nasution yang mendukung militer sebagai kekuata
politik yang utuh. Setelah dilantik sebagai KSAD, A. Yani segera mengganti sejumlah Pangima daerah yang berani menentang Sukarno
dengan isu-isu komunis.
Tetapi,
ketika Maret 1963 terjadi kerusuhan anti-cina di Jawa Barat pada saat Sukarno
berkunjung ke Cina, kelompok AD dianggap berhasil mempermalukan Sukarno dan
sekaligus memperlemah PKI. Kerusuhan tersebut disinyalir sengaja dilakukan oleh
militer karena pada saat itu sejumlah komandan militer setempat terlihat
bekerjasama dengan perusuh. Kemudian pada tahun 1965, terjadi peristiwa
controversial “G-30-S”, yang tidak saja mematikan gerakan PKI di Indonesia,
tetapi juga merubuhkan kekuasaan politik Sukarno. Sehingga, militer
menjadi satu-satunya pemenang, dan
segeralah babak Orde Baru dimulai. Sejak saat itu, militer mendominasi hamper
di seluruh bidang sosial, politik dan ekonomi nasional.
Tag :
MAKALAH
0 Komentar untuk "Contoh Makalah Makalah PERAN MILITER PADA MASA ORDE BARU DAN MASA REFORMASI"